Surat kabar di Jepang, Harian Yomiuri, hari Sabtu (3/10) kemarin mengulas tentang dipilihnya Cina memenangkan proyek kereta api cepat Indonesia. Headline yg diangkat adalah 'Indonesia Lebih Memilih Uang daripada Teknologi'.
Berbicara tentang teknologi tentunya berbicara tentang masalah safety, keselamatan. Memang Cina menawarkan harga yang lebih murah, namun apakah sebanding dengan teknologi dan faktor keselamatan penumpangnya? Saya rasa tidak.
Faktanya, teknologi kendaraan roda dua saja, dulu sempat Indonesia dibanjiri motor buatan Cina. Apa kabar? Sedangkan teknologi kendaraan roda dua buatan Jepang bahkan teknologi 'usang' tahun 1970-an saja sampai sekarang masih bisa berjalan dan dipergunakan di jalan raya. Teknologi bus misalnya, bus buatan Jepang tahun 1990-an sampai sekarang masih bisa beroperasi dengan baik. Bagaimana dengan bus TransJakarta buatan Cina yang masuk di tahun 2009? Kita tahu sendiri nasibnya.
Memang, it's all about money. It's not about cost efficiency. It's not about safety.
(Azzam Mujahid Izzulhaq)
*image source: FB Vincentius Uegaki
___
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya jatuh ke tangan China. Hal ini sudah diperkirakan banyak pihak, setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek itu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyatakan proyek itu harus digarap secara bussiness to business (B to B) tanpa menggunakan anggaran negera, serta tidak mendapat jaminan dari pemeritah.
Dari dua negara yang tertarik, Jepang dan China, yang paling mendekati persyaratan itu adalah proposal dari negeri tirai bambu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga menyatakan seperti itu.
"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015). [KOMPAS]
